Tampilkan postingan dengan label Indonesia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Indonesia. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 18 Agustus 2012

Endriartono: Indonesia butuhkan pemimpin tegas

AppId is over the quota
Mantan Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto. (FOTO ANTARA/Andika Wahyu)

Dengan menjaga stabilitas keamanan dan menegakkan hukum secara tegas, maka pada akhirnya bisa mendorong masyarakat menjadi lebih sejahtera,"
Jakarta (ANTARA News) - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto berpendapat bangsa Indonesia ke depan membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga stabilitas keamanan dan menegakkan supremasi hukum secara tegas.

"Dengan menjaga stabilitas keamanan dan menegakkan hukum secara tegas, maka pada akhirnya bisa mendorong masyarakat menjadi lebih sejahtera," kata Endriartono Sutarto pada acara berbuka puasa bersama sekaligus peluncuran website pribadinya, di Jakarta, Selasa.

Hadir pada kesempatan tersebut, sejumlah tokoh masyarakat, purnawirawan perwira tinggi TNI dan pers.

Menurut Endriartono, penegakan hukum di Indonesia saat ini belum tegas dan masih kurang memiliki rasa keadilan.

Ia mencontoh, seseorang yang terbukti melakukan korupsi hingga ratusan miliar divonis dengan hukuman tiga tahun penjara, tapi dipotong remisi.

"Koruptor tersebut setelah bebas memiliki uang banyak, tapi rakyat miskin yang sudah bekerja keras tetap saja miskin," katanya.

Menurut dia, penegakan hukum harus tegas dan proporsional, tidak boleh pilih kasih.

Pelaku korupsi yang terbukti bersalah, menurut dia, selain divonis hukuman penjara juga hartanya hasil korupsinya disita sehingga turut merasakan hidup sederhana.

Endriartono juga menilai, pemimpin Indonesia ke depan tidak bisa hanya mengklaim pertumbuhan ekonomi secara makro pada tingkatan tertentu misalnya 6,5 persen, tapi tidak mencermati pertumbuhan ekonomi mikronya.

Dengan pertumbuhan ekonomi makro tersebut, kata dia, harus dicermati lebih jauh berapa banyak warga masyarakat yang menikmatinya.

"Jika yang menikmati baru segelintir orang itu namanya belum adil," katanya.

Endriartono menegaskan, calon pemimpin Indonesia mendatang harus mampu memimpin dan bisa menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Ditanya, bagaimana tanggapannya terhadap nama-nama tokoh yang sudah disebut-sebut sebagai calon presiden, Endriartono enggan mengomentarinya.

"Saya tidak etis mengomentarinya, silakan saja rakyat yang memilih dengan pertimbangannya masing-masing," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Endriartono juga menyatakan gelisah melihat perkembangan bangsa Indonesia saat ini di mana kesenjangan sosial masyarakat tetap tinggi.

Karena itu, ia berusaha menyampaikan pikiran dan pandangannya soal bangsa dan negara melalui website pribadinya yang diharapkan dapat membuka wawasan dan memberikan pencerahan bagi masyatakat.
(R024/A013) Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Presiden bersilaturahmi dengan paskibrakaPresiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri silaturahmi dengan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di ...

Bupati Bojonegoro : Blok Cepu simpan potensi konflik sosial tinggiBupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto, menyatakan, proyek Blok Cepu di wilayahnya menyimpan potensi konflik sosial ...

ICW: penindakan korupsi kejagung jalan di tempatIndonesian Corruption Watch (ICW) menilai penindakan korupsi semasa kepemimpinan Jaksa Agung, Basrief Arief, jalan di ...

Kamis, 16 Agustus 2012

Ketua OJK : Indonesia harus bangun ekonomi inklusif

AppId is over the quota
Ketua OJK Muliaman D. Hadad (FOTO ANTARA)

Ini adalah model ekonomi kekeluargaan yang tidak membiarkan satu orangpun anggotanya tertinggal,"
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad mengatakan bahwa Indonesia harus mulai membangun ekonomi inklusif yang melibatkan setiap masyarakat sebagai subjek.

"Ini adalah model ekonomi kekeluargaan yang tidak membiarkan satu orangpun anggotanya tertinggal," katanya dalam diskusi bertema "110 Tahun Bung Hatta, Refleksi Pemikiran Ekonomi, Pasar, dan Keadilan" di Jakarta, Selasa.

Muliaman hadir sebagai pembicara dalam diskusi untuk memperingati pemikiran mantan Wakil Presiden pertama Indonesia Mohammad Hatta.

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh antara lain Mutia Hatta, mantan Menteri Koordinator Ekonomi Rizal Ramli, pengamat energi Kurtubi, ekonom Sri Edi Swasono, pengajar filsafat Herry Priyono.

Pemikiran Hatta, menurut Muliaman, juga sangat menekankan pembangunan yang inklusif.

"Namun justru kenyataan yang dihadapi Indonesia saat ini justru bertolak belakang dengan cita-cita Hatta tersebut," katanya.

Ia mencontohkan separuh lebih masyarakat Indonesia tidak mempunyai akses ke lembaga keuangan formal. Sementara dari kelompok miskin, 70-80 persen juga mengalami hal yang sama.

"Ini adalah bentuk eksklusifitas ekonomi kita, pembangunan yang inklusif akan membuka semua akses keuangan untuk semua orang karena ada korelasi positif antara akses terhadap lembaga keuangan dengan kesejahteraan," katanya.

Indeks ketimpangan (Gini) dalam keterangan Muliaman juga semakin memburuk. Sebanyak 20 persen orang terkaya di Indonesia memiliki 48 persen harta di negara ini sementara 40 persen oang miskin hanya memiliki 16 persen.

Di sisi lain, ia juga mendukung pemikiran Hatta yang menempatkan negara sebagai aktor yang kuat dalam pembangunan. Namun dia mengingatkan bahwa negara juga bisa gagal sehingga dipikirkan ulang peran negara dalam ekonomi.

"Sebelum krisis Yunani, kita tidak pernah berpikir bahwa negara bisa gagal karena salah urus, kasus di Eropa itu membuat kita harus kembali merefleksikan pemikiran Hatta khususnya pada bagian bagaimana negara bisa berperan dalam pembangunan," kata Muliaman D Hadad.
(G005/A035) Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Pakar Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Prof Noer Azam Achsani mengemukakan bahwa keteladanan ...

Pajak dan makna kemerdekaanTahun 2012 ini, Republik Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-67. Cita-cita dan tujuan kemerdekaan yang diinginkan ...