Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (ANTARA/Widodo S. Jusuf)Ada polemik yang diperlukan itu orang kuat, atau institusi yang kuat. Negara demokrasi sebenarnya yang diperlukan institusi yang kuat, sistem yang terbangun dengan baik, termasuk pemerintah yang tidak mudah jatuh,"Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan demokrasi membutuhkan institusi dan sistem yang kuat, bukan orang yang kuat.
Hal itu dikatakan Presiden Yudhoyono saat memberikan arahan dalam pengantar rapat kabinet terbatas membahas RUU Administrasi Pemerintahan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis.
"Ada polemik yang diperlukan itu orang kuat, atau institusi yang kuat. Negara demokrasi sebenarnya yang diperlukan institusi yang kuat, sistem yang terbangun dengan baik, termasuk pemerintah yang tidak mudah jatuh, pemerintah yang bekerja sesuai dengan sistem dan aturan lain. Boleh dikata institusi yang kuat, sistem yang kuat, pemerintahan yang kuat bukan orang yang kuat," kata Presiden.
Menurut Presiden, dengan institusi yang kuat dan sistem yang berjalan dengan baik, dimana pemerintah tidak mudah jatuh, maka negara dapat stabil, sehingga seluruh tugas-tugas pemerintahan bisa dilaksanakan termasuk pembangunan sehingga pemerintahan yang efektif.
Namun berbeda dengan orang yang kuat dalam memerintah. Menurut Presiden, orang kuat dapat menjadi ancaman demokrasi karena bila tidak waspada maka negara bisa menuju pada otoritarian bahkan diktaktor.
"`Strong man` (orang kuat) kalau tidak waspada bisa menjurus ke otoritarian, bisa menjadi diktaktor, bisa keluar dari sistem, bisa berbuat apa saja, untuk rakyat, untuk bangsanya, dan untuk negaranya," katanya.
Presiden menambahkan, pengalaman masa lalu dan di berbagai negara menunjukkan hal tersebut.
Presiden dalam kesempatan tersebut juga mengungkapkan, perlunya `check and balances` (kawal dan imbang) yang kuat dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, tidak ada yang mendominasi antar lembaga negara.
"Tentu salah kalau yang terjadi bukan `chek and balances`, tetapi salah satu manapun lembaga-lembaga negara itu `to strong` (terlalu kuat)," katanya
Pemerintahan yang terlalu kuat, sementara parleman dan lembaga negara lainnya yang lemah akan membuat negara menuju otoriter. Sementara sebaliknya, bila parlemen terlalu kuat, dan pemerintahan lemah, maka stabilitas pemerintahan akan terganggu. Akibatnya jalannya pemerintahan terkendala.
(M041/R010) Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2013
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
Jangan anggap remeh tangan Anda; karena ternyata menjadi "rumah" bagi sekitar 39.000 bakteri. "Tangan adalah salah ...
Terdakwa Johny, Hendro dan beberapa rekannya pejudi online jenis "Zynga Poker", diadili di Pengadilan Negeri Medan, ...
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Yogyakarta menyatakan badai tropis Narelle di Samudra Hindia tidak ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar